Browsing by Author "Taufiq A. Gani"
Results Per Page
Sort Options
-
ItemASN dalam Dilema Seretan Korupsi(Kumparan, 2023-11-23) Taufiq A. GaniASN sebagai bagian birokrasi unit pemerintahan yang dipimpin oleh pejabat seperti di atas kerap terimbas dalam perilaku korupsi. ASN tersebut berada dalam dilema. Sulit bagi mereka yang menjadi bawahan untuk menghindar. Mereka terperangkap dalam konflik kepentingan dan tidak dapat menegakkan integritas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran atas arahan pimpinannya.
-
ItemBirokrasi Pemerintahan sebagai Organisasi Pembelajaran(Kumparan, 2023-12-13) Taufiq A. GaniBirokrasi pemerintahan sangat sering sekali dikonotasikan secara negatif oleh masyarakat umum. Ini adalah kenyataan. Samantha Timko memperkuat kenyataan tersebut dengan mengungkapkan negative stereotype dari birokrasi di dalam kolomnya pada forum Engaging Local Government Leaders (ELGL). Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang setiap komponennya belajar dari pengalaman dan pengetahuan secara terus menerus.Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang umum digunakan dalam organisasi dapat diterapkan dalam birokrasi pemerintahan. Setiap tahapan PDCA menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk transformasi dan perbaikan berterusan.Contoh layanan lift menunjukkan bagaimana birokrasi pemerintahan sebagai organisasi pembelajaran dapat mengoptimalkan layanan, meminimalkan insiden, dan mempercepat pemulihan jika terjadi insiden.
-
ItemBSI Diserang: Apa Kabar Keamanan, Pertahanan, dan Kedaulatan Siber Indonesia?(Kumparan, 2023-05-14) Taufiq A. GaniIndonesia memiliki beberapa kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas untuk operasional pertahanan siber. Kedaulatan siber penting untuk melindungi data dan informasi negara. Indonesia perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam memonitor dan menangkal serangan siber. Kejadian BSI menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan keamanan siber nasional.
-
ItemBudaya Politik dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia(Kumparan, 2023-04-21) Taufiq A. GaniPemilihan umum 2024 masih dibayangi oleh residu politik dari pemilihan sebelumnya, mencerminkan budaya politik masyarakat Indonesia yang rendah. Toleransi tinggi, tetapi ada potensi ancaman serius dalam toleransi beragama dan berpolitik. Menganalisis kebutuhan membangun budaya politik dan konsolidasi demokrasi untuk integrasi nasional. Kajian pustaka terhadap survei toleransi Litbang Kompas, indeks demokrasi EIU, dan pemikiran para ahli. Budaya politik perlu dibangun dengan internalisasi nilai Pancasila dan memperkokoh wawasan kebangsaan. Konsolidasi demokrasi penting untuk stabilitas dan praktik demokrasi yang efektif.
-
ItemCalon Presiden dan Konsolidasi Demokrasi(Kumparan, 2023-04-25) Taufiq A. GaniDinamika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 tidak lain adalah amanat untuk melaksanakan demokrasi Pancasila, yaitu sebuah demokrasi yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila dengan wawasan kebangsaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Dinamika pilpres ini bukan untuk mengembangkan wawasan lain, yang tidak sejalan dengan empat konsensus dasar yang sudah disepakati dalam pendirian Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
-
ItemDari Baca Buku ke Peningkatan Pendapatan(Kumparan, 2023-11-19) Taufiq A. GaniPerpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan. Program TPBIS memberdayakan masyarakat dengan menyediakan sumber daya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan dan menghasilkan barang/jasa. Program ini telah menunjukkan dampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
-
ItemHidup Adalah Pilihan, Korupsi Juga(Kumparan, 2023-04-08) Taufiq A. GaniTerjerat kasus korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Riau menunjukkan minimnya keteladanan dan integritas pemimpin. Artikel ini membahas pentingnya keteladanan dan integritas dalam pusaran politik dan birokrasi Indonesia. Menganalisis krisis keteladanan dan integritas pemimpin, pengaruh politik dalam birokrasi, dan solusi untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas. Krisis keteladanan dan integritas pemimpin, dipicu oleh proses politik yang sarat mahar dan tekanan politik. Campur tangan politik dalam birokrasi melemahkan integritas dan memicu korupsi.
-
ItemImpikan dan Lakukan: Sebuah Kisah Hidup Taufiq A. Gani(Syiah Kuala University Press, 2022-04-09) Taufiq A. GaniBuku ini menceritakan bagaimana Topgan—demikian nama panggilan Taufiq A. Gani, membangun impian, bekerja keras, dan membentuk komunitas dalam menghasilkan perubahan dan “warisan bernilai” yang membekas di Perpustakaan Universitas Syiah Kuala sebelum beliau melanjutkan karier di Syiah Kuala University Press dan Pusat Data dan Informasi, Perpustakaan Nasional RI. Dengan latar belakang hidup di Aceh, merantau, menimba ilmu dan pengalaman profesional di Surabaya, Kuala Lumpur, dan Penang, hingga memiliki kemampuan dalam ilmu Teknologi Informasi, ia membuat berbagai terobosan di Unit Pelaksanaan Terpadu yang ia pimpin, mulai dari berhasil memenuhi standar mutu nasional (akreditasi A, SNI Award) hingga berstandar Internasional. Buku ini juga turut memberikan trik dan tips bagaimana menghadapi perubahan kebijakan penganggaran yang kerap terjadi di universitas, hingga perubahan-perubahan berbasis risiko yang harus dihadapi.
-
ItemIntegritas dalam Pengelolaan POKIR(Dialeksis, 2024-03-11) Taufiq A. GaniPolemik pengalokasian anggaran dari hasil Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024 masih menghadapi kesulitan mencapai kesepakatan, menyebabkan belum dilaksanakannya penetapan APBA 2024. Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoba memediasi, belum ada persetujuan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Langkah-langkah politik yang diambil oleh Presiden RI, yaitu mencopot Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan menggantikannya dengan Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, semakin memperumit situasi. Artikel ini membahas pentingnya persamaan visi dan misi antara anggota legislatif dan eksekutif, penegakan transparansi pada POKIR, serta keterlibatan aktif dalam setiap fase proyek pembangunan sebagai bukti komitmen anggota dewan terhadap kesejahteraan konstituen. Pembelajaran dari fenomena dana POKIR yang tercemar praktik fee proyek menjadi dasar untuk mempertanyakan kebijakan yang perlu diambil guna menjaga integritas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran POKIR. Solusi yang diusulkan mencakup pembentukan Tim POKIR, optimalisasi pelaksanaan SOP, penerapan aplikasi e-Pokir, kesadaran etika anggota dewan, dan penyediaan akses informasi terbuka bagi masyarakat.
-
ItemKecerdasan Buatan dalam Reformasi Birokrasi(Kumparan, 2023-12-24) Taufiq A. GaniPemerintah Indonesia sejak tahun 2010 melancarkan Reformasi Birokrasi (RB) untuk penataan ulang tata kelola pemerintah. Untuk pelaksanaannya, pemerintah menyusun road map RB tersebut per lima tahunan. Untuk periode tahun 2020 sd 2024 yang berlaku saat sekarang ini, road mapnya diatur dengan PermenpanRB No 25/2020. Namun dengan pertimbangan bahwa hasil RB selama ini kurang berdampak pada isu prioritas pembangunan nasional, maka pada awal tahun 2023 yang lalu, pemerintah melakukan penajaman terhadap road map tersebut melalui PermenpanRB No. 3/2023. Fokus penajaman RB tersebut terbagi pada dua track yaitu general dan tematik. RB general merupakan upaya memperbaiki manajemen internal instansi pemerintah sedangkan yang tematik merupakan upaya mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Tulisan kali ini berfokus pada RB general, tapi pada contoh pembahasan nanti akan menyinggung juga beberapa tematik permasalahan pembangunan nasional.
-
ItemKedaulatan Data Digital untuk Integritas Bangsa(Syiah Kuala University Press, 2023-08-23) Taufiq A. GaniDalam era digital yang makin maju, aktifitas kehidupan keseharian melibatkan data digital di ruang siber telah menjadi pilar utama dalam kehidupan kita. Namun, aktifitas tersebut juga membawa tantangan, ancaman dan gangguan baru yang harus diwaspadai dalam rangka menjaga integritas negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini yang berjudul “Kedaulatan Data Digital dan Integritas Bangsa” bermaksud memberikan gambaran tentang permasalahan dan solusi terkait dalam aspek kewaspadaan nasional dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan data digital. Harapannya adalah kedaulatan data digital ini memperkuat integritas bangsa. Tujuannya adalah memberikan gambaran kondisi terkini dan rekomendasi untuk pembuatan kebijakan penegakan kedaulatan data digital untuk integritas bangsa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa dampak positif, namun juga berisiko mengancam kedaulatan data digital kita. Ancaman-ancaman seperti peretasan, penyebaran informasi yang tidak benar, dan penggunaan data secara tidak etis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan integritas negara kita. Dalam buku ini, kami akan mengupas isu-isu yang terkait dengan kedaulatan data digital dan menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil untuk menegakkannya. Kami akan mengeksplorasi kerangka kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dalam domain digital, termasuk hukum dan regulasi yang relevan. Selain itu, kami juga akan mengevaluasi pendekatan teknis dan solusi keamanan yang dapat diterapkan untuk memastikan integritas data digital yang vital bagi NKRI.
-
ItemKepemimpinan Digital Dan Demokrasi Digital: Wujud Transformasi Digital(Kumparan, 2023-04-06) Taufiq A. GaniKemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Era digital menuntut transformasi dalam kepemimpinan dan partisipasi publik. Kepemimpinan digital dan demokrasi digital menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Menganalisis peran kepemimpinan digital dan demokrasi digital dalam membangun kepercayaan publik. Kepemimpinan digital yang transparan, akuntabel, dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan publik. Demokrasi digital memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
-
ItemLayanan Perpustakaan dan Kecerdasan Buatan Generatif(Kompas.id, 2024-02-03) Taufiq A. GaniPerpustakaan sampai saat ini terlihat mampu bertahan di tengah derasnya arus disrupsi yang diakibatkan oleh perkembangan internet. Bagaimana tidak, di tengah komunikasi dan pencarian informasi dapat dilakukan pada peralatan pribadi, kapan saja dan di mana saja, perpustakaan tetap menjadi pilihan masyarakat. Perpustakaan hanya bertransformasi, tidak hilang sebagaimana kejadian terhadap layanan komunikasi dan informasi lainnya seperti warung internet yang dahulu menjamur di Indonesia. Namun, ancaman disrupsi terhadap perpustakaan akan terus berlangsung seiring dengan akan munculnya teknologi baru lain. Kehadiran kecerdasan buatan generatif yang mampu menghasilkan model pengetahuan baru berdasarkan pembelajaran yang dilakukan terhadap pengetahuan yang dikumpulkannya akan memengaruhi peran dan fungsi layanan perpustakaan di masa depan. Peran dan fungsi perpustakaan dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejauh ini sangat penting.
-
ItemLiterasi dan Antikorupsi(Kumparan, 2023-04-24) Taufiq A. GaniKorupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tingginya angka kasus korupsi menunjukkan perlunya upaya pemberantasan yang lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui literasi. Menganalisis peran literasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan fokus pada transformasi perpustakaan menjadi working space dan connecting the people. Kajian pustaka terhadap berbagai sumber, termasuk publikasi UNESCO, Perpusnas RI, KPK RI, dan Transparency International. Literasi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, pemahaman tentang konsekuensi korupsi, dan mendorong perubahan perilaku. Perpustakaan dapat menjadi motor penggerak literasi antikorupsi dengan bertransformasi menjadi working space dan connecting the people.
-
ItemManusia sebagai Koleksi Perpustakaan(Kumparan, 2024-02-25) Taufiq A. GaniPerkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia perpustakaan, dari koleksi media cetak ke digital. Di era ini, perpustakaan harus terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan. Pengetahuan terbagi menjadi dua: tacit (terpendam dalam pikiran) dan eksplisit (terkodifikasi). Perpustakaan idealnya mengelola keduanya. Konsep "Human as Library Collection" menjadikan manusia sebagai bagian dari koleksi perpustakaan. Mereka "dipinjam" untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.
-
ItemMembangun Peradaban Aceh Berintegritas(Aceh Tribunnews, 2023-03-02) Taufiq A. GaniPembangunan di Aceh masih memiliki banyak kekurangan, seperti kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan kasus korupsi. Masyarakat kecewa dengan pencapaian pembangunan dan menuntut akuntabilitas dan transparansi. Menjelaskan bagaimana integritas dan bebas konflik kepentingan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan di Aceh, dan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjaga interaksi dan kepentingan antar pihak pelaksana pembangunan. Integritas dan bebas konflik kepentingan adalah dua sifat penting bagi pelaksana pembangunan (pemerintah daerah, DPRA, dan dunia usaha) untuk mencapai sasaran pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik harus memastikan interaksi dan kepentingan antar pihak pelaksana pembangunan terjaga dengan akuntabilitas dan transparansi.
-
ItemMencari Pemimpin yang Selesai dengan Dirinya Sendiri untuk Indonesia(Kumparan, 2023-03-28) Taufiq A. GaniPemilu 2024 menuntut pemimpin berintegritas dan bebas konflik kepentingan untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan memanfaatkan potensi daerah. Menganalisis hambatan dan solusi untuk mendapatkan pemimpin ideal yang berintegritas dan bebas konflik kepentingan.Serakah dan tak pernah puas adalah pendorong utama korupsi. Pemimpin ideal harus sudah selesai dengan dirinya sendiri: cukup (i am enough), selesai (i am finished), dan memiliki ketahanan pribadi.
-
ItemMencerdaskan Perpustakaan(Kumparan, 2024-01-29) Taufiq A. GaniPerpustakaan pintar (smart library) dan perpustakaan cerdas (intelligent library) keduanya merupakan hasil evolusi perpustakaan dari era kartu katalog ke era teknologi digital yang sedang kita jalani sekarang. Evolusi tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan relevansi perpustakaan dengan perubahan gaya hidup masyarakat akibat perkembangan teknologi dewasa ini. Masyarakat di belahan dunia saat ini terdorong ke dalam kehidupan yang makin kompetitif dan ketergantungan pada informasi bagi kelangsungan hidupnya. Sehubungan dengan itu perpustakaan sebagai pusat informasi harus bertransformasi supaya tetap relevan terhadap perkembangan yang ada. Perpustakaan harus mengakomodasi keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi, konten dan koleksi secara cepat dan relevan dengan kebutuhan masing-masing individu masyarakat tersebut. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi sistem perpustakaan karena kebutuhan individu tersebut sangat beragam dan terus berubah dengan cepat. Dengan demikian, evolusi perpustakaan yang pintar dan cerdas ini akan sangat menentukan mutu layanan perpustakaan.
-
ItemPadum Keu Kee, Padum Keu Kah: Refleksi untuk Aceh Berintegritas(Dialeksis, 2024-03-03) Taufiq A. GaniPermasalahan kontemporer di Aceh, yang secara konsisten menghadapi tantangan terkait APBA (anggaran daerah), perumusan pikiran pokok (Pokir), dan alokasi dana otonomi khusus. Kekhawatiran melalui beberapa opini di Serambi Indonesia dan Kumparan mengenai fenomena di Aceh dan tingkat nasional. Frasa "Padum Keu Kee, Padum Keu Kam" diterjemahkan sebagai "Berapa Untuk Aku, Berapa Untuk Kau" dalam Bahasa Indonesia dan membawa konotasi negatif, menunjukkan terjadinya penipuan dalam perencanaan anggaran dan pengadaan. Kepastian kesepakatan pada tahap awal menjadi krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, seperti terlihat dalam kasus penipuan pembangunan dermaga di Sabang. Ketergantungan berbagai lapisan masyarakat Aceh pada anggaran pemerintah daerah. Artikel ini menekankan perlunya Aceh membangun peradaban yang bermartabat dan berintegritas melalui perencanaan yang matang, manajemen keuangan yang bijaksana, dan menghindari praktik korupsi. Dilema antara integritas politik dan kepentingan pribadi, terutama terlihat dalam tingginya biaya politik, dibahas secara mendalam. Perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran, mendorong legislator untuk memimpin dengan contoh dan memberikan prioritas pada integritas serta komitmen terhadap kepentingan publik dalam setiap keputusan anggaran. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada pembangunan Aceh yang lebih kuat, transparan, dan berintegritas.
-
ItemPencegahan Korupsi dan e-Government(Kompasiana, 2023-04-18) Taufiq A. GaniTingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 turun menjadi 34. Pemerintah Indonesia sedang gencar menerapkan e-Government (SPBE dan SDI) untuk mempercepat pelayanan publik dan memberantas korupsi. Menjelaskan bagaimana penerapan e-Gov dan teknologinya (kecerdasan buatan dan blockchain) dapat mendukung pemberantasan korupsi, serta sejauh mana Pemerintah Indonesia melaksanakan SPBE. Penerapan e-Gov dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sehingga mengurangi celah korupsi. Kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi kecurangan, mengidentifikasi anomali data, dan menganalisis perilaku berisiko korupsi. Blockchain dapat menjamin keaslian objek, mencegah manipulasi data, dan meningkatkan transparansi transaksi. SPBE dan SDI sedang fokus pada penyusunan arsitektur dan tata kelola data, serta pengembangan aplikasi terintegrasi.