Integritas dalam Pengelolaan POKIR
Integritas dalam Pengelolaan POKIR
No Thumbnail Available
Date
2024-03-11
Authors
Taufiq A. Gani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dialeksis
Abstract
Polemik pengalokasian anggaran dari hasil Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024 masih menghadapi kesulitan mencapai kesepakatan, menyebabkan belum dilaksanakannya penetapan APBA 2024. Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoba memediasi, belum ada persetujuan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Langkah-langkah politik yang diambil oleh Presiden RI, yaitu mencopot Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan menggantikannya dengan Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, semakin memperumit situasi. Artikel ini membahas pentingnya persamaan visi dan misi antara anggota legislatif dan eksekutif, penegakan transparansi pada POKIR, serta keterlibatan aktif dalam setiap fase proyek pembangunan sebagai bukti komitmen anggota dewan terhadap kesejahteraan konstituen. Pembelajaran dari fenomena dana POKIR yang tercemar praktik fee proyek menjadi dasar untuk mempertanyakan kebijakan yang perlu diambil guna menjaga integritas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran POKIR. Solusi yang diusulkan mencakup pembentukan Tim POKIR, optimalisasi pelaksanaan SOP, penerapan aplikasi e-Pokir, kesadaran etika anggota dewan, dan penyediaan akses informasi terbuka bagi masyarakat.
Description
Polemik pengalokasian anggaran dari POKIR DPRA untuk RAPBA 2024 di Aceh masih berlanjut, menyebabkan belum dilaksanakannya penetapan APBA 2024. Kekhawatiran terhadap kurangnya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam proses alokasi anggaran memunculkan mediasi dari Kemendagri, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Langkah-langkah politik, seperti pencopotan Gubernur Aceh dan penggantian dengan Sekretaris Daerah Aceh, menunjukkan kompleksitas situasi politik yang semakin memperumit penyelesaian polemik anggaran. Pembelajaran dari peristiwa ini menyoroti pentingnya persamaan visi dan misi antara anggota legislatif dan eksekutif, transparansi POKIR, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan sebagai elemen kunci dalam menjaga integritas. Usulan solusi mencakup pembentukan Tim POKIR, optimalisasi SOP, penerapan aplikasi e-Pokir, kesadaran etika anggota dewan, dan penyediaan akses informasi terbuka untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana POKIR.