Pencegahan Korupsi dan e-Government

Abstract

Tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 turun menjadi 34. Pemerintah Indonesia sedang gencar menerapkan e-Government (SPBE dan SDI) untuk mempercepat pelayanan publik dan memberantas korupsi. Menjelaskan bagaimana penerapan e-Gov dan teknologinya (kecerdasan buatan dan blockchain) dapat mendukung pemberantasan korupsi, serta sejauh mana Pemerintah Indonesia melaksanakan SPBE. Penerapan e-Gov dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sehingga mengurangi celah korupsi. Kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi kecurangan, mengidentifikasi anomali data, dan menganalisis perilaku berisiko korupsi. Blockchain dapat menjamin keaslian objek, mencegah manipulasi data, dan meningkatkan transparansi transaksi. SPBE dan SDI sedang fokus pada penyusunan arsitektur dan tata kelola data, serta pengembangan aplikasi terintegrasi.